AREA II PENATAAN TATALAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.

Target yang ingin dicapai: 

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menuju WBK
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Jakarta Selatan menuju WBK.
3. Meningkatnya kinerja menuju WBK.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
2. Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
3. Membuat SOP inovasi

           Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi

      4. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan.

          Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.

      5. Melakukan evaluasi SOP

      6. Membuat laporan hasil evaluasi SOP

      7. E-Office

          Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

            - sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas

            - sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK

          Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK.

8. Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP

9. Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG, Youtube).

           Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.

10. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring

11. Keterbukaan informasi publik.

Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi:

- Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses

- Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.

        12. Monitoring dan evaluasi.

-        Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

PENILAIAN KERJA		DATA PENDUKUNG WBK 2019	DATA PENDUKUNG WBBM 2020
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama	Bisnis proses manajemen/kesekretariatan / kepegawaian	Bisnis proses manajemen/kesekretariatan / kepegawaian
		SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		Hasil evaluasi SOP inventarisir SOP lama dan bari	Rapat persiapan evaluasi /inventarisir SOP lama dan baru
2	E-Office	Print screen e-LLK/SIPP	Kinerja penanganan perkara di SIPP MA
		Simpeg, sikep, simari, komdanas PNBP online	Operasional SDM sudah menggunakan TI
		Mesin antrian sidang, TV Media, website (visual) pendaftaran online	Website, e-court, antrian sidang dan TV Media
		Laporan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan TI per triwulan	Laporan hawasbid terkait pengawasan TI per triwulan Laporan rekap finger scan
3	Keterbukaan Infornmasi Publik	SK Tim PPID, PTSP	SK Tim PPID, PTSP
		Laporan PPID, PTSP dan laporan hawasbid per triwulan	Laporan PPID, PTSP dan laporan hawasbid per triwulan