DILEMA JURUSITA PENGGANTI DALAM PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN Featured

Oleh: Drs. Cece Rukmana Ibrahim, SH.,MH.

Pendahuluan.

            Sering terjadi keluhan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti kepada para hakim dan pimpinan Pengadilan Agama, utamanya sekitar dilema yang dialami oleh mereka ketika menyampaikan relaas panggilan kepada pihak- pihak yang berperkara di lapangan, dari mulai kata-kata yang tidak mengenakan, acuh tak acuh, hujatan, dan makian.

            Jurusita/Jurusita Pengganti adalah salah satu pejabat yang bertugas di Pengadilan Agama, selain hakim, panitera dan sekretaris pengadilan. Pekerjaan Jurusita/Jurusita Pengganti banyak dilapangan sehingga hasil kerja Jurusita/Jurusita Pengganti sangat berpengaruh terhadap administrasi pengadilan, terutama dalam proses persidangan.

            Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai peranan penting dalam mata rantai proses persidangan, membantu kelancaran pelaksanaan persidangan pengadilan dan berada di bawah koordinasi Panitera. Sebagai ujung tombak peradilan, Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya, sebab tidak jarang ketika bertugas di lapangan Jurusita/Jurusita Pengganti mengalami kendala atau menemukan pengalaman yang tidak mengenakan, hal itu merupakan resiko dari suatu pekerjaan.

            Terkadang mereka kesulitan ketika penyampaian relaas panggilan yang harus melalui Lurah/Kepala Desa, ketika pihak yang berperkara tidak ditemui di alamat tempat tinggalnya, adapun dilema tersebut antara lain:

  1. Pihak kelurahan/Desa tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada pihak yang berperkara;
  2. Pihak kelurahan/desa dalam Berita Acara relaas panggilan tidak bersedia  mencantumkan kata-kata “...untuk disampaikan kepada  pihak yang berkara”.
  3.  Jurusita/Jurusita Pengganti kesulitan mendapatkan tanda tangan Lurah dan cap stempelnya.

Rumusan Masalah.

            Untuk merumuskan permasalahan di atas, maka perlu rumusan masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan tulisan ini, yaitu:

  1. Bagaiamana cara melaksanakan pemanggilan yang sah dan patut?
  2. Bagaimana seni memanggil yang harus dilakukan oleh Juru Sita Pengganti supaya panggilan tersebut sah dan patut?

Pembahasan.

            Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita/Jurusita Pengganti berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang keberadaan Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama.

            Sahnya suatu panggilan diantaranya harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang, artinya pejabat yang berwenang di sini adalah Jurusita/Jurusita Pengganti yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan SK pengangkatannya, sehingga menjadi tidak sah suatu panggilan apabila dilaksanakan bukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di tempat yang dipanggil sesuai alamat yang diberikan Penggugat/Pemohon dalam Surat Gugatan/Permohonannya.

            Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (property) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya yang dilakukan jurusita pengadilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan jurusita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua majelis hakim yang dituangkan pada Penetapan Hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan.

           Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan tingkat pertama di pengadilan (PN/PA), tingkat banding di Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama, dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, diawali dengan proses pemanggilan atau bisa juga disebut panggilan kepada Tergugat harus dilakukan secara patut, patut artinya memenuhi masa tenggang waktu persidangan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana diatur pasal 122 HIR.  Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan.

            Jika Tergugat telah diketahui tempat tinggal atau kediamannya, surat panggilan disampaikan kepada Tergugat sendiri secara langsung (in person), istilah in person  dapat diperluas lagi sampai meliputi keluarga terdekat dalam garis lurus ke atas dan kebawah (orang tua dan anak), atau suami. Perluasan pengertian in person dilakukan jika Tergugat diketahui tempat tinggal atau kediamannya, tapi berada di tempat.

            Jika tempat tinggal dan kediaman Tergugat diketahui tapi ia tidak berada di tempat dan begitu juga keluarganya, surat panggilan itu disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dengan disertai perintah agar Lurah/Kepala Desa tersebut menyampaikan panggilan itu kepada Tergugat, hal ini sebagaimana diatur pasal 390 ayat (1) HIR yang bunyinya;

Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya, dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum”

            Dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam hal Tergugat tidak dijumpai di tempat tinggal atau kediamannya, maka jurusita/jurusita pengganti menyampaikan surat panggilan tersebut melaui Lurah/Kepala Desa, untuk disampaikan kepada Tergugat.

            Kata-kata “....diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri”, disimpulkan bahwa Lurah/Kepala Desa wajib hukumnya untuk menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada para pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya, tidak ada alasan pembenar Lurah/Kepala Desa tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan, karena itu adalah jelas perintah undang-undang sebagaimana yang diatur pasal 390 ayat (1) HIR. HIR itu sendiri adalah peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan peraturan peralihan Undang-undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara harus patuh dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan Negara ini, walupun HIR adalah produk pemerintahan Hindia Belanda, yang sampai saat ini masih berlaku sebagai Hukum Acara di Pengadilan.

            Hanya sajadalam menyampaikan surat atau relaas panggilan, Jurusita/Jurusita Pengganti diharapkan mempunyai integritas yang tinggi, dapat membangun komunikasi yang baik, mempunyai daya seni dan tehnik pemanggilan yang luwes, tidak kaku dan tidak bersifat mengajari, apalagi memerintah, melainkan jurusita/jurusita pengganti harus mampu membangun komunikasi yang indah, daya seni berbicara dan bertutur kata yang menarik dan memikat, sehingga orang yang diajak bicara oleh kita, apakah itu Tergugat langsung atau yang diminta bantuan oleh kita yaitu Lurah/Kepala Desa dapat tergerak hatinya untuk menerima dan menandatangani relaas panggilan dan menyampaikan relaas panggilan kepada pihak Tergugat.

            Oleh karena itu, penulis dapat memberi masukan kepada Pusdiklat Mahkamah Agung RI, dalam hal memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para Jurusita/Jurusita Pengganti dapat memasukan materi/mata pelajaran tentang Ilmu Komunikasi dan Ilmu Psikologi Sosial, juga para Jurusita/Jurusita Pengganti, dapat meningkatkan kemampuan diri dalam hal berkomunikasi dengan pihak lain dan dapat mempelajari sendiri Ilmu psikologi sosial yang notabene ilmu yang berkaitan dengan tipe dan watak seseorang.

Kesimpulan.

  1. 1.       Dalam melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara, Jurusita/Jurusita Pengganti,  harus sah dan patut, sah artinya dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Pengadilan Agama, patut artinya masa tenggang waktu pemanggilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja,  termasuk pemanggilan yang tidak bertemu langsung dengan pihak yang berperkara, maka surat panggilan atau relaas disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa tempat tinggal yang berperkara, dengan kewajiban untuk menyampaikan relaas/surat panggilan tersebut kepada yang berperkara.
  2. 2.       Ketika membuat berita acara relaas panggilan, Jurusita/Jurusita Pengganti harus menuliskan kata-kata yang lengkap, sehingga relaas panggilan itu bisa dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dipersidangan untuk memproses persidangan selanjutnya, selain itu dianjurkan setiap Jurusita/Jurusita Pengganti memiliki integritas yang tinggi  dalam menyampaikan relaas/surat panggilan, memiliki seni dan gaya memanggil yang indah, menumbuhkan dan menjalin komunikasi yang baik, sopan dan santun ketika menyampaikan relaas/surat panggilan, baik kepada para pihak secara langsung maupun melalui Lurah/Kepala Desa.

Saran-saran.

  1. Setiap Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan panggilan secara sah dan patut, dan ketika panggilan/relaas disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa, harus membuat berita acara relaas panggilan tersebut dengan menuliskan kata-kata ” ...tidak bertemu dengan penggugat/tergugat, dan relaas/panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa, untuk disampaikan kepada penggugat/terguga”.
  2. Setiap Jurusita/Jurusita Pengganti harus memiliki integritas yang tinggi, dan mempunyai jiwa seni yang tinggi dalam menyampaikan panggilan, karenanya harus selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian.

Daftar Pustaka

  1. Andila Dwimah, 2009, Pemanggilan, Tinjauan umum, Jakarta FHUI.
  2. Harahap Yahya M, SH., 2005, Hukum Acara Peradilan, Jakarta Sinar Grafika.
  3. 3.       Makarno Moh. Taufik, SH. MH., 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta, Renika Cipta.
  4. 4.       Hhtp://www, Hukumonline.com.
  5. 5.       Hhtp://www, Hukumacaraperdata.com.
  6. 6.       Hhtp://www, .com.
  7.  

*Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Last modified on Monday, 28 November 2016 13:49
Rate this item
(0 votes)
Read 504 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Agenda Pimpinan

02-10-2017 Upacara Bendera peringatan Hari Kesaktian Pancasila

di halaman Kantor PAJS

Alamat : Jl. Harsono RM No. 1, Ragunan, Pasar Minggu

Jakarta Selatan (12550)

Telp  : (021) 788 40013 , 78839743 (Fax)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.