logo

on . Hits: 2011

 

 

 

PUTUS WARIS

(Lembaga Plaatsvervulling, Ahli Waris Pengganti)

Oleh : Drs. H. Nur Mujib, MH

(Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)

Syarat utama untuk terjadinya perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya adalah bahwa ahli waris itu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah Jilid III halaman 607 menyatakan bahwa salah satu syarat adanya pewarisan adalah “hayaatul waaritsi ba’da mautil muwarits walau hukman, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, walaupun hidupnya secara hukum.” Adapun 2 syarat yang lain adalah matinya pewaris dan tidak ada penghalang menurut hukum untuk menerima warisan.

Dari adanya syarat hidupnya ahli waris disaat pewaris meninggal dunia inilah yang kemudian timbul “persepsi” dikalangan ummat Islam -ahli hukum Islam- bahwa seorang cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu menjadi putus waris ketika kakek/neneknya meninggal dunia. Ia merupakan keturunan kakek dan neneknya tetapi ketika terjadi bagi-bagi warisan kakek neneknya itu, ia tidak mendapat bagian sama sekali karena dia “dianggap” bukan sebagai ahli waris, karena orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, mendahului kakek neneknya. Cucu itu dianggap telah putus waris ketika kakek neneknya meninggal dunia, karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari kakek neneknya.

Adalah sangat manusiawi dan memenuhi rasa keadilan kalau seorang cucu yang sudah ditinggal mati orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, ia mendapatkan bagian warisan. Sangat tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh orang tuanya hanya oleh karena faktor kebetulan orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek neneknya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat dihapus dari silsilah keturunan kakek neneknya. Layak kalau ia mendapat warisan sebagaimana cucu-cucu yang lain juga mendapatkan bagian warisan kakek neneknya itu dari jalan orang tuanya masing-masing yang masih hidup.

Kalau dalam konsep hukum barat, BW, ada lembaga Plaatsvervulling, ahli waris pengganti untuk mengatasi masalah semacam ini. Kalau di negeri Islam, contohnya Mesir, untuk mengatasi masalah ini Mesir menggunakan lembaga wasiat wajibat. Maksudnya kalau ada cucu yang sudah ditinggal mati orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, maka oleh hukum ia dianggap mendapat wasiat dari kekek neneknya itu paling banyak sepertiga harta warisan, walaupun kakek neneknya itu tidak mewasiatkan, baik lisan maupun tertulis, sama sekali untuknya.

Di negeri kita sendiri, Indonesia, telah dilakukan pembaharuan hukum untuk mengatasi masalah cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu ini dengan melembagakan “Plaatsvervulling” secara modifikasi. Yaitu melalui Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, yang kemudian menghasilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 3 Buku yang terdiri Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Pembaharuan hukum dalam bidang hukum kewarisan melalui KHI antara lain adalah adanya lembaga “plaatsvervulling”, yaitu dalam pasal 185. Pasal 185 KHI terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Ayat (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan demikian maka anak yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal dunia, sebagai ahli waris, maka anak yang meninggal lebih dahulu itu dapat digantikan oleh anaknya dalam menerima warisan orang tuanya. Tidak lagi seperti yang terjadi selama ini, yaitu cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, maka cucu itu tidak mendapat bagian warisan dari harta kakek neneknya, karena dianggap telah putus waris.

Dalam KHI ini cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu tidak mendapat bagian warisan dari kakek neneknya kalau cucu itu telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 KHI. Yaitu a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. B. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pelembagaan ahli waris pengganti dalam KHI tidak sama dengan plaatsvervulling dalam hukum BW. Dalam BW maka ahli waris pengganti menggantikan sepenuhnya terhadap ahli waris yang digantikan. Sedang dalam KHI dengan menggunakan modifikasi, dengan acuan penerapan sebagaimana dalam pasal 185 ayat (2), yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Contohnya kalau pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu pancar laki-laki. Kalau diterapkan ahli waris pengganti sebagaimana dalam BW, maka cucu pancar laki-laki mendapat 2/3 bagian dan anak perempuan (bibi dari cucu) mendapat 1/3 bagian. Jadinya bagian ahli waris pengganti lebih besar dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Ini tidak boleh terjadi. Dengan cara sebagaimana dalam KHI, maka harta warisan dibagi dua sama rata antara ahli waris pengganti dengan ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan (bibi dari cucu).

Pembaharuan hukum melalui KHI, juga secara khusus lembaga ahli waris pengganti atau plaatsvervulling ini, barangkali belum tersosialisaikan secara merata di seluruh penjuru tanah air, maka menjadi kewajiban bersama para ulama, dai dan para ilmuan untuk menyebar luaskannya supaya dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam bidang perkawinan, warisan dan perwakafan. Wallahu a’lam bisshowab.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Jl. Harsono RM No. 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550

Telp: 021-78840013

Fax: 021-78839743

Website : www.pa-jakartaselatan.go.id

Email : office@pa-jakartaselatan.go.id

pajakartaselatan@gmail.com_(kesekretariatan)

pajakartaselatan@yahoo.com_(kepaniteraan)

Facebook : pajakartaselatan

Youtube : pajakartaselatan